PPh Final 0,5% setelah PP 20/2026: siapa yang masih boleh
Sejak 22 April 2026 ada aturan baru, PP 20/2026, dan sejak itu pertanyaan yang sama muncul di banyak grup pemilik usaha: "usaha saya masih boleh bayar pajak 0,5% atau tidak?" Jawabannya tidak sama untuk semua orang. Yang menentukan terutama bentuk usahanya, bukan besar kecilnya omzet.
Artikel ini menjelaskan apa itu PPh Final UMKM, siapa yang masih memakainya, bagaimana menghitungnya, dan apa yang perlu Anda siapkan di pembukuan. Ini bukan nasihat pajak. Untuk kasus yang spesifik, tanyakan ke konsultan pajak atau kantor pajak Anda.
Istilah yang dipakai
PPh adalah Pajak Penghasilan, pajak atas penghasilan yang Anda terima. PPh Final artinya pajaknya dihitung dengan satu tarif tetap dari omzet, lalu selesai. Anda tidak perlu menghitung ulang di akhir tahun berdasarkan untung atau rugi.
Peredaran bruto adalah istilah di dokumen pajak untuk omzet, yaitu total nilai penjualan sebelum dikurangi apa pun. Untuk PPh Final UMKM, peredaran bruto inilah dasar hitungnya. Artinya, usaha yang rugi pun tetap punya dasar hitung selama ada penjualan.
Pembukuan adalah pencatatan transaksi usaha yang teratur, sehingga untung, rugi, dan posisi keuangan bisa dihitung dari catatan itu.
Tarif dan dasar hitungnya
Tarif PPh Final UMKM adalah 0,5% dari peredaran bruto. Rumusnya satu baris:
PPh Final per bulan = peredaran bruto bulan itu × 0,5%
Contoh: satu usaha menjual lewat toko sendiri dan marketplace. Pada bulan itu, jumlahkan nilai seluruh penjualan dari kedua kanal, lalu kalikan dengan 0,5%. Hasilnya adalah pajak untuk bulan tersebut. Tidak ada pengurangan modal barang, sewa, atau gaji, karena pajaknya memang dihitung dari omzet, bukan dari untung.
Ada tiga hal yang sering membuat angkanya meleset:
- Nilai pesanan versus saldo yang cair. Di marketplace, uang yang masuk ke saldo sudah dipotong biaya platform. Dasar pajaknya umumnya nilai penjualan, bukan saldo yang cair. Kalau Anda hanya melihat mutasi rekening, angka omzet Anda akan terlalu kecil.
- Ongkos kirim titipan pembeli. Uang ongkir yang diteruskan ke kurir bukan penjualan Anda. Pastikan ia tidak ikut terjumlah, dan tanyakan perlakuannya ke konsultan pajak bila ragu.
- Penjualan yang belum dibayar. Barang sudah diserahkan tetapi uangnya belum masuk. Catat sebagai penjualan, jangan menunggu uangnya.
Siapa yang masih boleh memakai 0,5%
PP 20/2026 mengeluarkan CV, Firma, PT, dan BUMDes dari PPh Final 0,5% sejak 22 April 2026. Orang pribadi dan PT Perorangan tetap bisa memakainya tanpa batas waktu, selama memenuhi kriteria. Koperasi punya batas waktu pemakaian maksimal 4 tahun.
Satu syarat yang berlaku umum: peredaran bruto setahun tidak melebihi Rp 4.800.000.000. Di atas angka itu, tarif final ini tidak lagi dipakai.
Berikut tabel keputusannya. Cari baris yang sesuai dengan usaha Anda.
| Bentuk usaha | Masih memakai PPh Final 0,5%? | Catatan |
|---|---|---|
| Orang pribadi (usaha perseorangan) | Ya, tanpa batas waktu | Selama peredaran bruto setahun tidak melebihi Rp 4.800.000.000. Ada bagian omzet orang pribadi yang tidak dikenai PPh Final; angkanya periksa di pajak.go.id. |
| PT Perorangan | Ya, tanpa batas waktu | Selama memenuhi kriteria yang sama. |
| Koperasi | Ya, dengan batas waktu | Maksimal 4 tahun. |
| CV | Tidak, sejak 22 April 2026 | Beralih ke ketentuan pajak penghasilan yang normal. |
| Firma | Tidak, sejak 22 April 2026 | Sama dengan CV. |
| PT | Tidak, sejak 22 April 2026 | Sama dengan CV. |
| BUMDes | Tidak, sejak 22 April 2026 | Sama dengan CV. |
Tabel ini ringkasan untuk membantu Anda mengenali posisi. Ketentuan peralihan, masa berlaku per wajib pajak, dan pengecualian bisa memengaruhi kasus Anda. Cek langsung ke sumber resmi di pajak.go.id atau tanyakan ke konsultan.
Kalau usaha Anda keluar dari 0,5%
Bagi CV, Firma, PT, dan BUMDes, pajaknya tidak lagi dihitung satu tarif dari omzet. Penghasilan kena pajak dihitung dari laba, yaitu omzet dikurangi modal barang dan biaya usaha yang boleh dikurangkan. Karena itu angka laba perlu bisa dihitung dan dipertanggungjawabkan.
Di sinilah pembukuan mulai terasa. Sebagai dasar, UU KUP Pasal 28 mengatur bahwa pembukuan adalah kewajiban bagi wajib pajak badan, dan bagi orang pribadi yang tidak memakai Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN). Pembukuan dan dokumen pendukungnya disimpan 10 tahun. Perlu dicatat, ketentuan itu berasal dari UU KUP, bukan dari PP 20/2026. Apakah PP 20/2026 sendiri membawa kewajiban pembukuan baru bagi badan yang keluar dari fasilitas, itu hal yang sebaiknya Anda pastikan ke konsultan pajak.
Yang perlu ada di catatan Anda, apa pun bentuk usahanya
Baik Anda masih di 0,5% maupun tidak, tiga hal ini berguna:
- Penjualan per bulan, per kanal. Dasar PPh Final adalah peredaran bruto bulanan. Kalau penjualan toko sendiri dan marketplace tercatat terpisah, penjumlahannya cepat dan bisa diperiksa ulang.
- Potongan platform dipisah dari penjualan. Nilai pesanan tetap dicatat sebagai penjualan, biaya platform dicatat sebagai beban.
- Pajak yang sudah dibayar. Catat setoran PPh Final tiap bulan sebagai beban pajak, lengkap dengan tanggal dan bukti setornya, supaya Laba Rugi dan catatan pajak Anda bertemu.
Bila Anda memakai buku atau spreadsheet, tiga kolom sudah cukup: penjualan, potongan platform, dan pajak dibayar. Kendalanya biasanya konsistensi, bukan rumus.
Bagaimana Admos membantu, dan batasnya
Di Admos, penjualan dicatat per kanal dan tiap kanal punya skema biayanya sendiri, jadi nilai pesanan tetap terlihat sebagai penjualan dan potongan platform tampil sebagai biaya. Laporan Laba Rugi tersusun dari jurnal yang sudah Anda catat, sehingga angka Pendapatan per bulan tinggal dibaca, tidak diketik ulang. Setiap organisasi baru juga sudah membawa 148 akun standar, termasuk akun Pendapatan dan Beban, jadi Anda tidak perlu merancang bagan akun dari nol.
Batasnya perlu dikatakan terus terang. Admos mencatat dan menyusun laporan. Admos tidak menghitung pajak untuk Anda, tidak menerbitkan e-Faktur atau bukti potong, dan tidak melaporkan SPT. Untuk usaha dengan peredaran bruto di bawah Rp 4.800.000.000 setahun, status pengusaha kecil juga berarti tidak ada faktur pajak yang perlu diterbitkan. Urusan lapor dan setor tetap lewat DJP atau konsultan pajak Anda.
Kalau Anda ingin mencoba, ada gratis 14 hari: halaman harga Admos. Setelah itu Rp 99.000 per bulan, dengan pengguna dan usaha tanpa batas.